Berandang.com- Dalam penyusunan APBD Perubahan Provinsi Bengkulu tahun 2021 mendatang, diperkirakan tidak akan banyak pergeseran. Mengingat angka silpa yang besar hanya ada di RSMY, RSJ dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Prediksi silpa sendiri dalam artian bukan silpa yang di rekening BPD, itu hanya ada di RSJ, RSMY dan dana BOS. Apalagi juga sudah ada penggunaanya, karena unlimited. Di luar itu tidak besar, tapi silpa itu nanti tetap dibahas, namun kalaupun ada pergeseran saya rasa tidak akan terlalu signifikan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi ketika menyikapi Nota Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Sisa Perhitungan).
Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler menyampaikan bahwa pihaknya per-komisi akan mempelajari dulu lebih jauh apakah sesuai dengan yang telah disusun tahun 2020 lalu. Menginhat jika sudah sesuai akan dilanjutkan. Tapi apabila ada yang belum sesuai, akan dipertanyakan dulu kenapa sampai ada perbedaan.
“Kita juga akan sesuaikan dengan rekomendasi BPK, karena jangan sampai tidak singkron, misalnya seperti temuan soal SMA dan KONI, karena ini singkron tidak dengan LKPJ Gubernur. Itu akan kita kroscek dulu secara detail bersama teman-teman di Komisi,” ujarnya.
Selanjutnya, Dempo menyatakan bahwa pihaknya juga akan melihat apa faktor yang membuat silpa dari tahun-ketahun selalu besar. Mengingat silpa ini nantinya akan berdampak pada APBD Perubahan.
“Nanti kita lihat dulu apa si yang prioritas, kalau bahas visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur itu belum masuk dalam RPJMD. Saya rasa nanti yang prioritas tetap soal Covid seperti soal Nakes, peningkatan perekonomian dan lainnya,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa setalah penyampaian nota penjelasan Guberur, pihaknya akan membahasnya dengan DPRD untuk mendapatkan nilai akhir jumlah silpa APBDP tahun 2020 untuk acuan penyusunan APBDP tahun 2021.
“Setelah dibahas, kita akan didapatkan jumlah silpa tahun 2020 untuk acuan APBDP tahun 2021. Sedangkan untuk pengurangan anggaran perjalan Dinas sebelumnya tidak akan menjadi masalah, karena sudah dialihkan saat refocusing. Lagian alokasi untuk perjalan dinas juga tidak terlalu besar,” pungkasnya.*(Red/Adv)
Komentar