Berandang-Bengkulu. Demi mensuskeskan pembangunan di Kota Bengkulu Pemerintah Kota (Pemkot) dalam program 100 hari kerja Helmi-Dedy rencananya akan merealisasikan bantuan dana sebesar 100 juta perkelurahan sama halnya seperti dana desa.
Kendati demikian, rencana tersebut masih perlu di evaluasi lebih mendalam sebab, banyak pejabat publik tersandung kasus korupsi akibat menyelewengan hak negara seperti contoh kepala desa pada dana desa .
Mengantisipasi perihal tersebut agar tidak sampai mencoreng nama Bengkulu di kanca Nasional. Wakil Walikota Dedy Wahyudi mengatakan pada awalnya Walikota Helmi Hasan meminta dia (Dedy) mengevaluasi kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Sebab ada satu kelurahan hanya lima RT berarti mengurusnya tingkat RW.
“Wacana dari Pemerintah Pusat ada pemberian dana kelurahan tentunya ini tidak strategis karena, seharusnya kita dapat enam sampai tujuh kelurahan tapi kita kecilkan ada satu kelurahan hanya lima RT,” ujarnya Dedy Wahyudi, Rabu (31/10).
Lanjut dikatakan Dedy, bila dana kelurahan benar terwujud maka akan mempercepat pembangunan di Kota Bengkulu. Tidak hanya bergantung dengan APBD Kota tapi ada dana lain dari APBN. Apalagi satu kelurahan 100 juta bukan tidak mungkin apa yang di inginkan masyarakat dapat terealisasikan.
“Jangan disambut dengan ueforia, ketika kita salah untuk menggunakan dana tersebut, maka ini menjadi bomerang bagi kita memasukan para pejabat dalam sel jeruji besi kita tidak mau itu sampai terjadi, ” katanya.
Menurutnya, banyak kepala desa tersandung kasus korupsi melainkan ada hal yang lain seperti salah pelaporan, kebijakan dan lain-lain dapat berdampak hukum. (Ahm)
Komentar