Berandang-Bengkulu. Persoalan belum rampungnya penyerahan beberapa hibah dari Pemprov Bengkulu untuk Pemkot Bengkulu, tenyata terungkap beberapa fakta. Kesimpulannya, secara administrasi, Pemkot Bengkulu tak becus melengkapi persyaratannya hingga saat ini.
“Hibah untuk RS Kota Bengkulu, gubernur sudah menyetujui. Nilainya 10 miliar, tapi pihak Pemkot selama ini mondar-mandir saja, dan belum melengkapi persyaratan,” kata Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Provinsi Bengkulu Noni Yuliesti, Kamis (27 Juni 2019)
Noni menjelaskan, ketika persyaratan dari Pemkot telah lengkap, maka hibah 10 miliar tersebut bisa secepatnya dicairkan. Pihaknya pun menyatakan siap kooperatif dengan Pemkot, hanya saja pekerjaan dalam ranah Pemkot Bengkulu dirinya tak bisa mengintervensi.
“Silahkan pekerjaan dalam ranah Pemkot diselesaikan, DPRD Kota yang terhormat juga memonitor progresnya sampai mana, biar tak asal tuding,” imbuh Noni.
Sebelumnya, berdasarkan sumber berita antaranews tertanggal 26 Juni 2019, Teuku Zulkarnain yang juga wakil ketua DPRD Kota Bengkulu menuding Gubernur Bengkulu tak ada iktikad baik dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan air bersih di Kota Bengkulu.
Menanggapi hal itu, Kepala dinas PUPR Provinsi Bengkulu Ir. Mulyani mengatakan bahwa hibah air baku untuk PDAM Kota Bengkulu dari PLTA Musi, berkasnya sudah diteken oleh Bupati Bengkulu Tengah pada minggu lalu, akan tetapi Walikota belum tandatangan.
“Sudah dibawa ke Pemkot Bengkulu minggu lalu usai diteken Bupati Bengkulu Tengah, tapi walikota tak di tempat,” tutur Mulyani.
Kebutuhan air bersih untuk warga Kota Bengkulu, imbuh Mulyani, Pemprov Bengkulu serius agar ketersediaan suplai air ke Kota Bengkulu bisa terpenuhi. Akan tetapi, masalah teken Walikota yang ternyata tak ada di tempat, seharusnya tak perlu menuding nuding pihak lain, apa lagi mengatakan tak beriktikad baik.
“Eloknya kalau koordinasi saja ke Pemprov, yang ranah dinas PUPR, kita siap bekerjasama. Supaya kendala-kendala bisa kita cari solusi,” ucap kadis PUPR.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti berharap Pemkot Bengkulu dapat memperbaiki kinerja yang bersifat koordinatif. Dikatakan Sekda, jarang hadirnya Pemkot dalam kegiatan koordinasi yang digelar Pemprov, sebabkan informasi yang didapat menjadi tak utuh.
“Supaya tak salah paham dalam menelaah, dan tuntas dalam menyelesaikan persoalan, cobalah bercermin untuk memperbaiki kinerja yang sifatnya koordinatif,” harap Sekda Nopian.
Menambahkan soal bantuan maupun hibah pembangunan, diterangkan Sekda, Pemprov mempunyai kewenangan APBD Provinsi yang bantuan ke daerah dilakukan secara proporsional dan azas prioritas.
“Kota Bengkulu jelas diperhatikan karena merupakan ibu kota provinsi, tapi ada pilah-pilah yang prioritas,” demikian tutup Sekda Nopian Andusti. *(03)
Komentar