Berandang.com- Struktur APBD Provinsi Bengkulu pada tahun ini dipastikan terdampak, seiring dengan melemahnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi menyampaikan, meski sudah dipastikan melemah, namun Pemerintah Daerah (Pemda) harus tetap optimis mengejar capaian PAD tersebut.
Terlebih sewaktu pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) lalu, tidak bisa dipungkiri jika PAD melemah yang dibuktikan dengan turunnya target PAD, setelah melalui perhitungan matang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi.
“Penyebab itu sama-sama kita diketahui, saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Ditambah lagi adanya kebijakan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk roda 2. Padahal sebenarnya pajak kendaraan bermotor ini salah satu sumber pendapatan PAD, walaupun sebenarnya kebijakan itu, untuk sementara ini belum bisa dikategorikan maksimal. Belum lagi kecenderungan masyarakat saat ini, belum bisa dikatakan memanfaatkan kebijakan tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut politisi Gerindra ini menyampaikan, sebenarnya kondisi itu wajar terjadi, karena posisi masyarakat saat inipun terdampak secara perekonomian akibat pandemi.
Dengan itu wajar masyarakat lebih memilih untuk menstabilkan perekonomian terlebih dahulu, baru ikut memanfaatkan kebijakan dimaksud.
Kemudian, lanjut Jonaidi, pendapatan dari aspek lain juga tidak bisa diharapkan banyak. Mengingat juga diketahui masih ada tunggakan sejumlah pihak, yang sebenarnya sumber PAD bagi Provinsi Bengkulu.
Seperti, pajak air permukaan, PBBKB yang tunggakannya senilai Rp 16 miliar belum disetor ke Pemprov. Lalu pajak rokok yang juga belum ditransfer pusat.
Ditambah lagi, pemerintah pusat juga melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah, dengan dalih untuk membiayai penanganan Covid-19 yang dilakukan instansi vertikal di daerah.
“Ini sebenarnya juga menjadi tanda tanya kita dari DPRD, kenapa pemerintah pusat tidak meminta Pemda membiayai dari APBD saja, tanpa harus memangkas anggaran. Makanya kedepan, salah satu langkah yang harus dilakukan untuk menghindari pemangkasan itu, Pemda harus berani adu argumentasi dengan pusat. Pasalnya Pemda lebih tahu kondisi di daerahnya sendiri,” terangnya.
Sementara terkait PAD, diakui, masih memungkinkan bagi Pemprov untuk menggali potensi, yang tentunya disertai evaluasi kinerja sektor pendapatan daerah.*(Red/Adv)
Komentar