terangbenderang

Polemik Kursi Kepala Sekolah SMPN 3 Masih Berlanjut

Admin
5 January 2019

Berandang-Bengkulu. Hampir setengah tahun berlalu, pasca demo siswa dan siswi SMPN 3 Kota Bengkulu terkait ketidaknyamanan siswa pada kemimpinan kepala sekolahnya Waskanudin.

Tepatnya, tanggal 20 Agustus 2018 seluruh kelas VIII berbondong-bondong mendatangi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)  Kota Bengkulu.

Mereka menuntut agar dicopot dari kursi kepala sekolah SMPN 3, yang berlokasi di jalan Iskandar no. 474 Tengah Padang.

Walaupun akhirnya tuntuntan mereka berbuah hasil, Waskanudin lengser dari kursi kepala sekolah.

Tapi sebenarnya, mereka menginginkan
adanya kepala sekolah baru.

Siap memberikan warna tersendiri bagi SMPN 3 pemimpin yang berkualitas.

Sampai saat ini, SMPN 3 belum mempunyai kepala sekolah baru dan masih di tugaskan dari Dikbud bidang pengawas SMP.

Meskipun berita aksi demo tersebut sempat viral dan menjadi perbincangan hangat masyarakat Bengkulu.

Akan tetapi, lama-kelamaan siapa kandidat kuat menjadi kepala sekolah baru SMPN 3 pun hilang begitu saja.

Pewarta Berandang.com, menemui kepala Dikbud Kota Rosmayetti juga masih berdalih dan mengatakan menunggu proses lebih lanjutnya seperti apa.

“Yang jelas kita sudah menyampaikan sementara belum ada regulasinya. Jadi, masih tetap Pelaksana tugas (Plt) dari pihak Dikbud,” ucapnya Rosmayetti, Jumat (4/1).

Sedangkan saat ditanya, calon kandidat kuat menjadi kepala sekolah SMPN 3.

Ia mengatakan, masih menseleksi calonnya siapa saja menduduki kursi nomor satu di SMPN 3.

“Bagi yang sudah punya Lembaga Penyelenggara Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (LP3CKS) akan kita undang menyampaikan visi dan misinya jika terpilih menjadi kepala sekolah definitif, ” katanya.

Untuk diketahui, awal mula terjadinya demo tersebut, dikarenakan kepala sekolah tidak perhatian terhadap kegiatan untuk menunjang prestasi siswa.

Bahkan banyak ekstrakulikuler yang macet karena tidak ada bantuan dana.

Meja yang maksimal diisi 2 orang, ditempati oleh 3 hingga 4 orang.

Kurang perhatian kepada siswa siswi, uang komite Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu dengan alasan untuk bangun pos satpam dan laboratorium, tapi sampai belum terealisasi. Padahal kalau tidak membayar komite rapot ditahan. *(Ahm)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *