Jakarta. Gerakan Pemuda Siaga (GPS) mengadakan diskusi dengan tema “Peran Pemuda dalam Ketahan pangan” yang diadakan dirumah siaga pasar minggu. (Sabtu 19/1/2019) Melihat permasalahan Indonesia yang sangat Fundamental adalah terkait ketahan pangan sebab itu pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus ada setiap dan sepanjang waktu, pangan menyangkut hajat orang banyak yang tidak boleh diabaikan. oleh karena
Berandang-Manna. 2019 tahun politik bagi bangsa indonesia. Bukan hanya pemilu legislatif, tetapi pemilihan presiden juga pun akan digelar bersamaan di persada bumi pertiwi. Hampir setiap rumah dan persimpangan jalan banyak baleho calon legislatif dipasang berjejer saling memperkenalkan diri kepada masyarakat. Disisi lain, kalender 2019 pun dibuat dan dibagikan cuma-cuma kepada masyarakat. Hal ini membuat para
Berandang-Bengkulu. Rohidin Mersyah hadiri panggilan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Jumat 18/01/19. Gubernur Bengkulu yang juga ketua DPD Partai Golkar Bengkulu itu dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan menggunakan mobil dinas gubernur saat deklarasi TKD Jokowi Ma’ruf pada hari Minggu 13/01/19 lalu. “Kita menghormati dan mengapresiasi bentuk kontrol penyelenggara Pemilu. Tadi saya dimintai keterangan soal
Berandang-Bengkulu. Sekretaris DPD Golkar Bengkulu Syamsu Amanah menilai Bawaslu ceroboh sampaikan informasi soal tudingan Ketua DPD Golkar menggunakan fasilitas mobil dinas gubernur saat deklarasi pemenangan Jokowi Ma’ruf. Menurutnya, Bawaslu seharusnya tidak serta merta mengeluarkan informasi yang masih perlu proses klarifikasi sehingga tidak terkesan memvonis. “Bawaslu harusnya profesional, karena badan publik tidak boleh sampaikan informasi menyesatkan.
Berandang-Bengkulu. Salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) dalam menjaga kelestarian dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di kawasan hutan, dilakukan proyek budidaya kayu olahan. Dimotori lembaga International Tropical Timber Organization (ITTO) atau Organisasi Kayu Tropis Internasional, proyek kayu olahan tersebut telah berjalan sejak tahun 2014 silam dan dilakukan penanaman pada tahun
Berandang-Lubuk Linggau. Berdasarkan rilis Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Pada tahun anggaran 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Lubuk Linggau merealisasikan Belanja Barang dan Jasa yang semestinya harus direalisasikan pada belanja modal, jum’at, (18/01/2019). Adapun data yang dihimpun oleh awak media, diantaranya untuk pembangunan jalan dengan uraian sebagai
Berandang-Kepahiang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang selalu siap siaga menangani dan mengantisipasi Bencana di Kabupaten Kepahiang seperti disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Kepahiang Ir. Taufik melalui Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekontruksi Abdi Negara, ST saat ditemui dikantin BKD Kepahiang Jum’at ( 18/1/19 ). Abdi mengatakan dan menjawab pertanyaan awak media mengenai ada beberapa bencana alam
Berandang-Musirawas. Hal yang tak patut di contoh untuk seorang kepala desa alih-alih diduga menjadi pengedar Narkotika, LN (34) merupakan Kepala Desa (Kades) Kembang tanjung Kecamatan Bts ulu Kabupaten Musirawas harus diamankan pihak kepolisian karena tindak penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, Rabu,16-01-2019 Kapolres Musirawas AKBP. Suhendro S.I.K melalui Kasat res Narkoba Iptu. Suryadi membenarkan telah mengamankan 1
Berandang-Empat Lawang. Kecamatan Lintang Kanan gelar apel bulanan yang secara rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan dihalaman Kantor Kecamatan setempat, kamis (17/01/19), apel bulanan tersebut dihadiri dan diikuti langsung seluruh staf pegawai, kepala desa, KUPTD, kepala sekolah, kepolisian serta danramil sekecamatan lintang kanan. Penyampaian apel bulanan langsung disampaikan oleh Bapak Suharlan, S.Sos selaku Camat
Berandang-Bengkulu. Pengacara dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Magdir Ismail menegaskan dalam praktik hukum saat ini, ada disparitas tuntutan dan hukuman dalam kasus korupsi. Maqdir mencontohkan, perkara yang sama jenis perbuatannya tapi berbeda pasalnya, seperti perkara Gubernur Jambi Zumi Zola dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Menurut Maqdir Ismail, mereka sama-sama diduga menerima
